![]() |
| Direskrimum Polda NTB. |
Sebelumnya Bupati Lombok Barat mengizinkan kegiatan tersebut, namun dengan mempertimbangkan kondisi saat pandemi ini, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mencabut izin penyelenggaraan KLB.
Menanggapi itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Hari Brata, mengancam akan menindak tegas pihak-pihak yang tetap menggelar KLB tanpa izin.
"Polda NTB akan menindak tegas kelompok yang membuat kerumunan tanpa izin prosedur kesehatan," katanya dilansir dari viva, Jumat, (12/3/2021) di Mataram.
Sebelumnya, rencana KLB sempat diwarnai protes warga dengan menggelar unjuk rasa. Desakan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membatalkan izin acara KLB di Senggigi.
Kombes Pol Hari Brata mengatakan, setiap tindakan tanpa izin akan ditindak sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP.
"Sebelum mengamankan warga yang berkerumun, Polda NTB terlebih dahulu melakukan upaya persuasif berupa imbauan untuk membubarkan diri," katanya.
"Jika mereka menolak untuk dibubarkan atau mencoba melawan petugas, maka polisi tak segan untuk menindak menurut aturan hukum yang berlaku," tegasnya.
